Ratusan Perangkat Desa Galang Dana Bencana Alam di Beberapa Titik di Klaten 
Djoko Tjiptono - detikNews

<p>Your browser does not support iframes.</p>

<a href='http://openx.detik.com/delivery/ck.php?n=a59ecd1b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://openx.detik.com/delivery/avw.php?zoneid=24&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a59ecd1b' border='0' alt='' /></a>

Jakarta - Ratusan perangkat desa di wilayah Klaten, Jawa Tengah, menggelar aksi penggalangan dana korban bencana alam. Massa yang tergabung dalam organisasi Parade Nusantara ini beraksi di sejumlah titik.

"Saya sekarang ini berada dekat lokasi pengungsi Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan. Prambanan adalah salah satu titik kumpul perangkat desa di Kabupaten Klaten," kata Pembina Utama Parade Nusantara, Budiman Sudjatmiko kepada detikcom, Kamis (11/11/2010)

Budiman menjelaskan, ada 3 titik kumpul perangkat desa di Klaten, yaitu Prambanan, Mlese dan Tegalgondo. Hingga saat ini proses penggalangan dana masih terus berlangsung.

"Sekarang proses penggalangan dana oleh kepala dan perangkat desa masih berlangsung. Kegiatan ini akan dilakukan sampai jam 16.00 WIB nanti," ujar Budiman.

Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menambahkan, kegiatan serupa juga dilakukan para perangkat desa di 79 Kabupaten se-Jawa. Ada sekitar 23 titik pengumpulan massa mulai dari Anyer hingga Panarukan.

"Ini merupakan momentum kegotongroyongan kepala dan perangkat desa. Dengan rasa kemanusiaan dan solidaritasnya, mereka ingin membantu saudara-saudara mereka di Wasior, Merapi dan Mentawai yang kebetuan juga adalah orang desa," tegas Budiman.

Menurut Budiman ini, dalam aksi hari ini para perangkat desa juga mendesak segera diterbitkannya UU Desa. UU itu di antaranya memuat pasal yang mengatur tersedianya dana bencana di tiap desa.

"Jadi sebenarnya kepala atau perangkat desa tidak perlu turun ke jalan menggalang dana untuk membantu korban," kata pria yang juga anggota DPR dari PDIP ini.

Di sisi lain, lanjut Budiman, UU Desa adalah bentuk perjuangan kekuatan desa yang selama ini dianaktirikan dalam politik anggaran.

"Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk menanggung beban derita rakyatnya yang dilanda bencana," tutup Budiman.